TUGAS TERSTRUKTUR 05

 ANALISIS PRAKTIK DEMOKRASI LOKAL - KOTA SEMARANG

PENDAHULUAN

    

    Demokrasi lokal menjadi fondasi penting dalam memastikan pemerintahan berjalan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada level kota, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai proses memilih pemimpin melalui pemilu, tetapi juga bagaimana warga dapat berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan, pengawasan kinerja pemerintah, hingga evaluasi pelayanan publik. Dalam konteks ini, kualitas demokrasi lokal terlihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu membuka ruang komunikasi dua arah, menyediakan mekanisme partisipasi yang nyata, serta menjamin transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Kota Semarang sebagai pusat ekonomi dan administratif di Jawa Tengah memiliki dinamika sosial-politik yang kompleks. Pertumbuhan penduduk, keberagaman budaya, serta meningkatnya kebutuhan layanan publik menciptakan tuntutan terhadap pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Di sisi lain, Semarang juga menjadi contoh kota yang terus mendorong inovasi dalam tata kelola—mulai dari penggunaan teknologi informasi, penguatan forum warga, hingga peningkatan kanal pengaduan publik. Kondisi ini menjadikan Semarang relevan sebagai objek analisis untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi kontemporer diterapkan dalam praktik sehari-hari, baik melalui partisipasi masyarakat, kolaborasi pemerintah dengan komunitas lokal, maupun efektivitas kebijakan yang dijalankan.

A. Profil Daerah 

 Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Sebagai kota pesisir, Semarang memiliki aktivitas ekonomi yang beragam dan kompleks, termasuk perdagangan, industri, jasa, serta pelayanan publik yang semakin berkembang. Struktur pemerintahannya dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta didukung oleh DPRD Kota Semarang yang beranggotakan 45 orang. Dalam pemilu terakhir, tingkat partisipasi masyarakat mencapai kurang lebih 76 persen, menjadikan Semarang sebagai salah satu kota dengan tingkat keikutsertaan pemilih tertinggi di wilayah Jawa Tengah.

B. Kondisi Sosial Kota Semarang

Kondisi sosial masyarakat Semarang ditandai oleh keberagaman etnis seperti Jawa, Tionghoa, Arab, dan Madura yang hidup berdampingan secara harmonis. Tingkat pendidikan masyarakat termasuk tinggi, terlihat dari angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,9 tahun, yang menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Tengah. Dari sisi kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang mencapai 83,42 pada tahun 2023, masuk dalam kategori “tinggi.”

Meski demikian, kota ini menghadapi tantangan sosial khas perkotaan seperti angka kemiskinan sebesar 3,98%, kawasan permukiman padat, serta masalah banjir rob yang masih terjadi di wilayah pesisir. Pemerintah kota terus melakukan penanganan melalui proyek tanggul laut, normalisasi sungai, dan program peningkatan kualitas permukiman. Mobilitas masyarakat sangat aktif, terbukti dari jumlah pengguna transportasi umum mencapai ±52.000 orang per hari melalui Trans Semarang dan moda lokal lainnya.

C. Kondisi Politik Kota Semarang

Secara politik, Kota Semarang memiliki iklim pemerintahan yang relatif stabil. Pemilu legislatif terakhir mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar ±76%, menunjukkan keterlibatan politik masyarakat yang cukup tinggi. Pemerintahan kota dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bekerja bersama 45 anggota DPRD, dengan komposisi partai terbesar berasal dari partai nasional yang telah lama memiliki basis massa kuat di wilayah kota.

Penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada di Semarang selalu berlangsung aman, hal ini terlihat dari nihilnya konflik besar dan rendahnya indeks kerawanan pemilu. Selain itu, partisipasi masyarakat tidak hanya pada momen pemilu, tetapi juga melalui mekanisme Musrenbang yang setiap tahun melibatkan rata-rata 700–900 perwakilan masyarakat dari berbagai kelurahan. Namun, kelompok pemuda masih menunjukkan keterlibatan rendah dalam politik formal, terlihat dari partisipasi kegiatan konsultasi publik yang hanya diikuti sekitar 12–15% peserta berusia 17–25 tahun.

Secara keseluruhan, stabilitas sosial dan politik Kota Semarang mendukung kelancaran program pembangunan kota, terutama dalam penguatan infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan kualitas lingkungan.

ANALISIS PRAKTIK DEMOKRASI 

1. Partisipasi Warga

• Partisipasi Pilkada mencapai ±76%.

• Warga aktif dalam Musrenbang kelurahan untuk mengusulkan proyek lingkungan, drainase, dan fasilitas publik.

• Kelompok pemuda mulai terlibat melalui komunitas kreatif dan acara diskusi kota.

Analisis: Partisipasi tinggi, namun minat generasi muda pada forum formal masih menengah.

2. Transparansi & Akuntabilitas

• Tersedia Portal Data Terbuka berisi APBD, laporan kinerja, dan data layanan kota.

• Sistem aduan publik seperti Lapor! dan kanal pemkot diproses 3–7 hari.

• Monitoring anggaran dilakukan DPRD dan masyarakat.

Analisis: Transparansi baik, tetapi kecepatan tindak lanjut aduan belum merata di seluruh kecamatan.

3. Kebebasan Sipil

• Warga bebas menyampaikan pendapat melalui media sosial, forum warga, dan musyawarah

 kelurahan.

• Komunitas UMKM, lingkungan, seni, dan disabilitas aktif menyampaikan aspirasi.

Analisis: Kebebasan sipil terjaga, namun penyebaran hoaks politik masih menjadi risiko.

⸻

4. Inovasi Demokrasi Lokal

• Program Kampung Tematik di lebih dari 50 wilayah (misal kampung Jawi, kampung Pelangi).

• Warga memutuskan tema dan usulan pembangunan bersama pemkot.

• Mendorong gotong royong & kolaborasi masyarakat.

Analisis: Ini bentuk nyata demokrasi deliberatif berbasis dialog dan kolaborasi.

TEMUAN KUNCI

Kekuatan

1. Partisipasi Pemilu Tinggi

Tingkat partisipasi pemilih Kota Semarang mencapai ±76%, menunjukkan kesadaran demokrasi warga yang cukup kuat.

2. Transparansi Pemerintahan Meningkat

Pemkot Semarang memiliki sistem Lapor Hendi / Lapor Semar dan portal data terbuka yang memudahkan warga mengakses informasi pembangunan.

3. Program Kampung Tematik Berhasil Menggerakkan Warga

Terdapat lebih dari 60 kampung tematik yang aktif, sehingga kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat semakin kuat.

Tantangan

1. Minimnya Keterlibatan Pemuda dalam Forum Resmi
Partisipasi pemuda usia 17–25 tahun dalam Musrenbang hanya sekitar 12–15%, sehingga suara generasi muda belum terwakili optimal.
2. Respons Aduan Publik Belum Merata
Beberapa kecamatan memiliki respons aduan cepat, namun sebagian lainnya masih lambat sehingga menimbulkan kesenjangan pelayanan publik.
3. Kerentanan Hoaks Politik di Media Sosial
Aktivitas digital yang tinggi di Semarang membuat penyebaran informasi politik tidak akurat masih sering terjadi.

Rekomendasi
• Meningkatkan literasi demokrasi dan digital untuk pemuda, misalnya melalui pelatihan, forum diskusi, dan kegiatan komunitas di sekolah serta kampus.
• Menstandarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) respons aduan agar setiap kecamatan memiliki kecepatan pelayanan yang sama.

• Membuat forum dialog rutin antara warga, pemerintah kelurahan, dan kecamatan untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih sehat dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan politik Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa kota ini memiliki fondasi demokrasi lokal yang cukup kuat, ditandai oleh tingginya partisipasi pemilih, meningkatnya transparansi pemerintah, serta keberhasilan program kampung tematik dalam mendorong kolaborasi warga. Namun, sejumlah tantangan masih muncul, terutama rendahnya keterlibatan generasi muda dalam forum resmi, ketidakmerataan kecepatan pelayanan aduan, serta kerentanan penyebaran hoaks politik di ruang digital. Dengan memperkuat literasi politik, memperbaiki mekanisme respons pelayanan publik, dan memperluas forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, kualitas demokrasi lokal di Kota Semarang dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan.

 DAFTAR PUSTAKA

BPS Kota Semarang. (2023). Statistik Daerah Kota Semarang 2023. Badan Pusat Statistik.

Pemerintah Kota Semarang. (2024). Portal Resmi Kota Semarang. semarangkota.go.id

Pemkot Semarang. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Semarang.

KPU Kota Semarang. (2024). Data Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Kota Semarang.

Setiadi, R. (2022). Dinamika Demokrasi Lokal di Kota-Kota Metropolitan Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Pemerintahan.