TUGAS MANDIRI 05

 TANGGAPAN KRITIS TERHADAP DISKUSI PUBLIK DEMOKRASI

1. IDENTITAS VIDEO

Judul Video : “Digitalisasi Pemilu 2024: Menuju Penguatan Demokrasi”

Penyelenggara : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Narasumber dalam Video :

1. Hasyim Asy’ari – Ketua KPU RI

2. Idham Holik – Anggota KPU RI, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. August Mellaz – Anggota KPU RI

Moderator : Tim Humas KPU RI

Tanggal Publikasi Video : 29 Mei 2023

Durasi : 55 menit

Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=n2bjm_ZOAI8

2. RINGKASAN ARGUMENTASI

Dalam video ini, KPU RI menjelaskan bagaimana digitalisasi pemilu menjadi strategi penting untuk memperkuat integritas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Hasyim Asy’ari menekankan bahwa penggunaan teknologi, seperti SIREKAP dan sistem informasi pemilu lainnya, bertujuan mempercepat proses rekapitulasi sekaligus mengurangi potensi manipulasi suara.

Idham Holik menambahkan bahwa digitalisasi juga membantu memperluas akses informasi bagi publik. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat memantau proses pemilu secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu. Sementara itu, August Mellaz menyoroti bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga peningkatan kapasitas SDM dan edukasi publik agar teknologi pemilu bisa digunakan dengan optimal.

Namun, para narasumber juga mengakui adanya tantangan seperti hoaks, ancaman keamanan siber, dan kesenjangan digital di beberapa daerah yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

3. ANALISIS KRITIS

Argumentasi KPU menunjukkan komitmen kuat terhadap modernisasi pemilu, dan ini merupakan kekuatan utama video tersebut. Penjelasan berbasis data serta demonstrasi fitur sistem digital memberi kesan bahwa KPU serius mempersiapkan pemilu yang lebih transparan.

Namun demikian, kelemahan argumentasi terletak pada kurangnya uraian mendalam terkait risiko teknis. Ancaman siber hanya disinggung sebatas “tantangan”, tanpa detail langkah mitigasi yang jelas. Padahal keamanan data menjadi salah satu isu utama dalam pemilu digital.

Selain itu, narasumber tidak banyak membahas bagaimana ketimpangan digital antarwilayah akan memengaruhi keadilan partisipasi. Tantangan ini cukup besar mengingat tidak semua TPS memiliki infrastruktur internet memadai.

Jika dikaitkan dengan teori demokrasi, pendekatan KPU mendukung pandangan demokrasi prosedural, yaitu menekankan efisiensi dan transparansi sistem untuk menjamin legitimasi. Namun kritik publik menuntut demokrasi yang lebih deliberatif, yaitu memastikan semua warga dapat berpartisipasi secara setara sebelum, selama, dan setelah proses pemilu.

4. REFLEKSI / TANGGAPAN PRIBADI

Saya menilai upaya digitalisasi pemilu yang dijelaskan KPU merupakan langkah maju bagi demokrasi Indonesia. Sistem informasi yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik, terutama di era digital yang mengedepankan keterbukaan.

Namun, digitalisasi saja tidak cukup. Masyarakat perlu dibekali literasi digital untuk menghindari hoaks dan manipulasi informasi terkait pemilu. Selain itu, pemerataan akses teknologi harus menjadi prioritas agar partisipasi politik tidak hanya dinikmati wilayah perkotaan, tetapi juga daerah terpencil.

Menurut saya, KPU seharusnya lebih proaktif membuat demo publik, simulasi daring, dan kolaborasi dengan kampus untuk edukasi pemilu digital. Hal ini akan memastikan transformasi digital tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi juga menjadi budaya partisipasi yang sehat.

5. KESIMPULAN

Video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran digitalisasi dalam memperkuat pemilu dan demokrasi di Indonesia. Upaya KPU sangat positif, namun masih terdapat tantangan yang perlu ditangani secara serius, seperti keamanan siber dan pemerataan akses teknologi. Digitalisasi pemilu akan berhasil jika dibarengi dengan literasi, edukasi publik, dan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.